Cara mengambil data absen fingerprint dan cetak laporan absen

BPS Kabupaten Lamandau dalam pengelolaan absensi finger printnya menggunakan aplikasi Time Attendance System. Untuk instalasi awal, silahkan buka link berikut. Time Attendance System terdiri dari 2 aplikasi yaitu : 1. Time Attendance Admin 2. Time Attendance Retrieve Time Attendance Admin digunakan untuk pengelolaan absensi seperti tambah data pegawai, ubah data pegawai, tambah data libur, cetak laporan, dll. Sementara Time Attendance Retrieve adalah...

Read More

Instalasi Time Attendance System

Time attendance system adalah aplikasi absensi finger print yang digunakan oleh BPS. Aplikasi ini digunakan untuk mengambil data absensi yang ada di mesin finger print. Selain itu juga digunakan untuk mencetak laporan absensi dan membuat pengaturan pengaturan lain tentang absen. Ada 2 aplikasi yang harus diinstal yaitu : 1. BPS Finger Enrollment, WSQ & Photo Upload Module Setup 2. BPS_Time_Attendance_AccessDB_3.6.4.06_Setup_MP4800_[18_Firmware_B]_3 Langkah-langkah...

Read More

Solusi Permasalahan Instalasi SIMAK BMN 2013 di Windows 7/8 64 bit

Kadang saat instalasi aplikasi SIMAK BMN 2013 di laptop yang belum pernah terinstal aplikasi SIMAK, sering terjadi permasalahan khususnya di koneksi database SIMAK BMN. Pertama, pastikan dulu untuk menginstall database SIMAK BMN 2010 karena instalasi database SIMAK BMN 2013 tidak menyertakan installer master MySQL dan connectornya. Berikut ini adalah step by step instalasi SIMAK BMN 2013 di windows 7/windows 8 64 bit 1. Install master DB SIMAK BMN...

Read More

Progress SPI Februari 2014

Paling suka deh kalo liet website monitoring SPI, hasilnya centang centang begini... :D :D Yah walopun mepet mepet jadwal sihh,, tp #akurapopo.. Yang penting kan dikumpul sebelum deadline.. Salam PIA...

Read More

PER-3-PB-2014 Pembukuan dan Verifikasi LPJ Bendahara

Selain ada aturan baru mengenai tata cara rekonsiliasi di KPPN, muncul lagi aturan pembukuan bendahara dan verifikasi LPJ Bendahara. Masih anget banget peraturannya yaitu Per 3 PB 2014. Silahkan gugling aja ya.. lumayan bikin jereng mata baca peraturannya @__@ dan bikin nitro reader saya agak megap-megap bacanya karena sizenya sampe 29 MB dengan total halaman sebanyak 95 halaman. Buat temen temen bendahara, sebaiknya peraturannya dibaca ya jangan cuma slidenya saja. Ini saya share slide sosialisasinya saja (download disini) yang kemaren disosialisasikan...

Read More

PMK No 210/PMK.05/2013 Tata Cara Rekonsiliasi 2014

Baru aja kemaren posting mengenai cara rekonsiliasi SAI di KPPN, muncul lagi peraturan baru mengenai tata cara rekonsiliasi 2014. Belum baca-baca banyak juga sih PMK-nya. Ini saya post slide sosialisasi yang saya dapat dari KPPN P.Bun (dengan harapan akan dibaca..someday..somehow..:D).. Jadi, untuk tahun 2014 ada aturan baru mengenai tata cara rekonsiliasi 2014. So far, saya cek kelengkapannya ga jauh beda sama yang lama. Cuma beda format BAR dan lampiran plus batas maksimal rekonsiliasi adalah tanggal 10.Kalo tanggal 10 libur,brarti maju ke...

Read More

Sosialisasi PMK 07 Tahun 2014 Tata Cara Revisi Anggaran 2014

Sosialisasi PMK 07 Tahun 2014 tentang tata cara revisi anggaran 2014 diadakan di aula KPPN P.Bun tanggal 24 Februari 2014. Berhubung cukup panjang bahasannya, langsung baca slidenya aja ya.. Sengaja juga slidenya disimpen disini, biar gampang kalo mau baca-baca.. :) Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014 Tata Cara Revisi DIPA 2014 by dnriz...

Read More

Penetapan Status Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) diharapkan terwujudnya 3T (tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Syarat Pengajuan Penetapan Status Penggunaan Syarat Umum Dokumen kepemilikan asli untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan Copy dokumen kepemilikan atau BAST untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan Kartu Identitas Barang Data...

Read More

Pengawasan dan Pengendalian BMN

Pengawasan dan pengendalian BMN ini adalah penerapan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Implementasinya sendiri baru dimulai pada tahun 2014 (baru tahun ini sih nerima surat dari KPKNL mengenai Wasdal...). Sharing sedikit mengenai peraturan tersebut, bahwa : Pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN lingkup satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna...

Read More

Update Referensi SAKPA 14.0.1

Update : melengkapi akun potongan PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) yang tidak ada di referensi SAKPA 2014 download via google drive...

Read More